Info Pemilu
Hal itu disampaikan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gabungan Non-Funding Organization (Ganofo) dalam diskusi Evaluasi Akhir Tahun Pemilu 2009 di Jakarta, Selasa (29/12). LSM itu antara lain Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Soegeng Sarjadi Syndicate, Indonesia Corruption Watch, dan Indonesia Budget Centre.
Direktur Lima Ray Rangkuti mengatakan, masalah-masalah yang muncul dan menimbulkan kualitas pemilu dan demokrasi menurun antara lain DPT yang kacau, penyelenggara pemilu yang didesain tidak mempunyai kemampuan melaksanakan pemilu, banyaknya bentrokan regulasi pemilu, dan pengawasan pemilu yang lemah.
Koordinator Tepi Jeirry Sumampouw mengatakan, selama tahapan pemilu berlangsung pada tahun 2009, tidak ada kepastian regulasi pemilu.
Koordinator Formappi Sebastian Salang mengungkapkan, DPT Pemilu 2009 merupakan DPT yang paling ngawur dalam sejarah kepemiluan di Indonesia.
Dia mencontohkan DPT Provinsi Papua yang lebih besar jumlahnya dibandingkan jumlah penduduk Papua. ”Pemda dan KPU mengaku tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Menurut saya, ini karena birokrasi yang tidak netral. Saya curiga DPT yang semrawut itu memang didesain,” ujarnya.
Kompas, 30 Desember 2009
Komentar